var id = "b7ee28167cdccb8e677504a68d663fe33ef804b7"; class="archive tag tag-mulyani tag-155 no-slider content-r" layout='2'>

mulyani tagged posts

Sri Mulyani

Pemaparan dalam atas menggambarkan bahwa sekitar temuan yang persistent; pertama, persoalan peradilan bukan wewenang yang merata dirasakan, dapat diakses atau terinformasikan untuk setiap orang di Nusantara. Masalah politis juga tampil sebagai penekan berjalannya proses peradilan terutama pada skandal Kriminalisasi. Dalam pra Judicial process, melibatkan Polisi, di mana Polisi bekerja bertolak pada perintah komandan. Sementara pihak pengadilan jarang berani berbuat koreksi atas kesalahan di penyidikan oleh Kepolisian. Berarti SDM Pengadilan belum dengan total menjadi independen serta obyektif; Ketiga, masalah minimnya perubahan aturan.

Periode pemerintah berbuat konsolidasi dan membuat kebijakan penurunan utang. Dan, penguasa negara membuat kejutan luar konvensional dengan mencabut subsidi upaya dantax amnesty. Pandemi disebut juga telah mampu menyungkit gaya hidup masyarakat, ialah stay at home. Sesuatu ini berhubungan langsung secara menjaga pola hidup terang dan sehat, yang diprediksi akan terus dipertahankan, terutama hingga vaksin Covid-19 sudah diberikan secara massal. Melaksanakan karantina mandiri dirumah adalah tindakan yang efektif sekarang. Tidur secukupnya saja jangan berlebihan karena ternyata tidak baik untuk kesehatan. Harus tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh meski sedang berada didalam ruangan.

Perubahan mental model/perilaku aparatur diharapkan akan mendorong terciptanya budaya kerja eksplisit yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan penghematan serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Seringkali agenda pemerintah ini dilakukan top-down, berdasarkan instruksi-instruksi, juga seringkali memobilisasi masyarakat tanpa bangsa mengerti betul kenapa mereka harus dimobilisasi. Itu akhirnya menjadi usaha top-down nun dilakukan pemerintah dengan menggunakan berbagai cara tapi walhasil masyarakat pergi untuk imunisasi tanpa mereka sadar apa gunanya imunisasi itu. Apalagi secara cumbu banyak orang2 bilang pergi imunisasi karena mau ketemu bintang iklan yang mendorong imunisasi itu. Tentunya ini memerlukan pengetahuan cukup pada tingkat policy makers, yang tingkat pemahamannya terhadap kepentingan kesehatan publik masih rendah sekali. Pada negara maju seperti Amerika, ini menjadi debat rakyat nomor satu karena melekat anggaran dan kualitas dibanding pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Di kita perdebatan ke arah itu perlu terus didorong supaya mendapatkan perhatian yang baik, sehingga usaha kesehatan tersebut akan mempertimbangkan kepentingan publik dan efisiensi dalam alokasi anggarannya.

Meskipun pada satu sisi disediakan Mahkamah Konstitusi untuk menguji & mengubah aturan main pedoman, namun hal ini bukan menjamin tumbuhnya kepercayaan bangsa atas hukum dan aksesibilitas masyarakat pencari keadilan buat dengan mudah menggunakan di kepentingan haknya. Demikian pula dengan masyarakat internasional diantaranya World Justice Project yang setia menguji performa peradilan di 46 negara, dikategorikan Indonesia, terutama pada lingkungan Access to Justice. Dari 8 persen tersebut ada 88 persen tahu kemana harus mencari nasihat hukum, 93 persen yakin hendak mendapatkan hasil yang setimpal dan 78 persen mendapatkan bantuan dari ahli dengan mereka butuhkan. Kedua, lanjut Destry, percepatan realisasi perkiraan pemerintah pusat dan permerintahan sebuah negara daerah di sisa tahun 2020. Menurut catatan The Finance Institute, berbagai kuasa ditempuh pemerintah untuk membereskan fiskal.

Kurang lebih Negara yang terjangkit virus ini sudah melakukan setaraf kebijakan mulai dari lockdown yaitu mengunci masyarakatnya supaya tidak masuk atau menjerumuskan negaranya seperti Negara italia dan Negara tetangga Malaysia. Namun ada juga dengan memilih untuk memberlakukan supel distancing atau pembatasan sosial seperti Negara Indonesia. Reformasi organisasi harus dimulai dari perubahan SDM aparatur berdasar pada berkelanjutan sehingga akan menyandung terciptanya citra positif. Birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tak inovatif, tidak peka, kepura-puraan, malas, feodal dan yang lain. Karena itu, mental model/perilaku aparatur seperti ini harus menjadi fokus perubahan pembaruan birokrasi.

Sesuai arahan Pemimpin yang meminta Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun kebijakan perbaikan kesehatan nasional maka ada beberapa langkah yang hendak dijalankan. Bappenas berupaya menyusun analisa untuk perencanaan serta kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam penanggulangan COVID-19. Untuk menghadapi Covid-19 ini memerlukan strategi, dasar-dasar ilmiah, dan kebijakan yang sistematis untuk menghindari gelombang ke-2. “Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung di perubahan kehidupan berbangsa & bernegara. ” Ujar Tantri. Selain itu, pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dikerjakan dalam hal pendidikan, kesehatan tubuh, perlindungan sosial, dan sistem penganggaran serta perpajakan. Penetapan Perpres ini merupakan kebijaksanaan untuk memberikan perlindungan kesehatan tubuh bagi masyarakat secara teperinci dalam jangka panjang. Ratifikasi ini jelas mempertimbangkan pesanan Putusan Mahkamah Agung Publikasi 7 P/HUM/2020, yang pada pertimbangannya MA merujuk orientasi yuridis, sosiologis, dan filosofis yang intinya perlu pemeriksaan sistem, manajemen, dan pelayanan secara holistik dari lonjor ke hilir, dalam upaya mereformasi JKN.

Read More